Pengacara sebut Penetapan tersangka VAP ada Tunggangan politik memanfaatkan penegak hukum

Mantan kabareskrim jendral Budi Waseso Tegaskan Tidak ada impor beras, stok beras kita masih cukup.
Maret 16, 2021
Rekam adegan mesum sendiri kemudian diunggah ke media sosial & situs porno, pelaku ditangkap polisi
Maret 20, 2021

Rumahkasus.com – Penasehat Hukum (PH) dari mantan Bupati Minahasa Utara (Minut), Vonnie Anneke Panambunan (VAP), novie kolinug angkat angkat bicara terkait penetapan tersangka dalam kasus pemecah ombak atau penimbunan pantai Desa Likupang Dua, Kabupaten Minut, kepada kliennya. Jumat (19/3) siang.

Penetapan tersangka adalah bentuk Kriminilasi dan Arogansi Oknum Kejati Sulawesi Utara. Surat penetapan Tersangka Tanggal 15 Maret 2021, berdasarkan hasil ekspos gelar perkara di Kantor Kejati Sulawesi Utara dinilai janggal. Karena tidak melibatkan pihak kuasa hukum. “Masyarakat harus tahu apalagi kuasa hukum, tapi apa yang terjadi sengaja di tutupi nanti tanggal 17 Maret 2021, baru Surat Penetapan Tersangka diberikan kepada Kuasa Hukum di Kantor Kejati Sulawesi Utara ketika selesai Pengacara mengembalikan Kerugian Negara ke Kas Negara,” jelas Kolinug sembari mengungkapkan kekecewaan dengan menyebut ada apa dengan Kejati Sulut?.

Lanjutnya, penyerahan uang itu bukan mengakui perbuatannya, karena dalam perkara sudah putusan tetap. Tidak ada penyebutan namanya dan ini tanggung jawab Perdata dimana tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, tanggung jawab atasan kepada perbuatan bawahannya sebagai Bupati Minut. Dimana, pada waktu itu yang memiliki fungsi Pengawasan dan bawahan yang memiliki tanggung jawab teknis dilapangan yang pengelolah Otoritas Anggaran Proyek.

“Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam Perkara ini Bupati tidak memiliki tanggung jawab Pidana pada bawahannya. Ini kasus yang aneh tapi nyata, sudah in chrach / Putusan Hukum Tetap, dimana sudah ada tanggung jawab Pidana, tiba-tiba Pokok Perkara dibuka lagi. Tidak pernah diperiksa kemudian dijadikan Tersangka, dalam kasus ini kami ada surat resmi dari BPK RI yang menyatakan tidak ada kerugian negara,” jelas Kolinu.

Selaku Kuasa Hukum, dirinya mempertanyakan dengan benar kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, terkait surat yang dikeluarkan No. : B-313/P.1.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh saudara Reinhard Tololiu SH MH, sebagai Plh Asisten Tindak Pidana Khusus. Kenapa bukan ditandatangani langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus yang berkewenangan Bapak Eko Prayitno SH MH.

“Sebagai Pengacara, saya akan melakukan Upaya Hukum dengan memohon Perlindungan Hukum kepada : Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo, Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI, Komisi Hak Asasi Manusia RI (KOMNAS HAM). Seperti Instruksi Presiden tidak perlu ada Kriminalisasi, kita ambil manfaatnya saja kalau sudah dikembalikan, kenapa VAP harus dijadikan Tersangka. Saya menduga ada dendam dan tunggangan kepentingan politik yang memanfaatkan penegak hukum dibalik kasus ini. pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Sulut saat dikonfirmasi melalui Kasi Penkum Theodorus Rumampuk menegaskan, penanganan perkara dan penetapan tersangka sudah melalui prosedur penanganan kasus. “Tidak ada kriminalisasi, kami menangani kasus itu sesuai prosedur penanganan,” bantah Rumampuk.

Sumber kabarpos.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *